Dugaan Intimidasi di Program MBG, Pemilik Dapur Ngaku Cucu Menteri Disebut Pangkas Anggaran Jadi Rp 6.500 per Porsi

JAKARTA — Dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur mengadukan dugaan intimidasi yang mereka alami saat menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aduan tersebut turut menyinggung dugaan pemangkasan anggaran bahan pangan oleh pihak yayasan pengelola.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa kedua kepala SPPG itu datang langsung untuk meminta perlindungan.

“Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” kata Nanik kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Kepala SPPG Mengaku Diintimidasi

Dua kepala SPPG tersebut adalah Rizal Zulfikar Fikri dari SPPG Ponorogo Kauman Somoroto dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid dari SPPG Ponorogo Jambon Krebet.

Keduanya mengaku mengalami tekanan selama berbulan-bulan saat mengelola dapur di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara. Tekanan disebut datang dari pihak yayasan yang mengaku dimiliki oleh seorang cucu menteri.

Menurut Nanik, mereka kerap diintimidasi dan ditakut-takuti akan didatangkan polisi atau pengacara jika tidak mengikuti arahan yayasan tersebut.

Anggaran Diduga Dipangkas

Selain dugaan intimidasi, kedua kepala SPPG juga mengungkap adanya praktik yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan anggaran.

Dari anggaran Rp 10 ribu per porsi yang ditetapkan oleh BGN untuk pembelian bahan pangan, yayasan disebut hanya membelanjakan sekitar Rp 6.500 per porsi.

Akibat kondisi tersebut, kedua kepala SPPG mengaku terpaksa menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan agar kualitas makanan tetap layak bagi penerima manfaat.

“Mau nggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” ujar Mufid.

BGN Hentikan Sementara Operasional Dapur

Menindaklanjuti laporan tersebut, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dua SPPG di Ponorogo.

Keputusan itu diambil setelah dilakukan konfirmasi kepada menteri yang namanya dikaitkan dalam kasus ini. Menteri tersebut menyatakan tidak memiliki cucu seperti yang diklaim oleh pihak yayasan.

BGN kemudian mendapatkan persetujuan untuk menutup dapur yang dikelola oleh pihak yang mengaku sebagai cucu menteri tersebut.

Temuan Saat Inspeksi Mendadak

BGN juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kedua dapur tersebut. Tim dipimpin oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, bersama Tenaga Ahli Utama Waka BGN bidang Media, Hanibal Wijayanta.

Hasil sidak menunjukkan kondisi dapur yang dinilai tidak layak. Dapur ditemukan dalam keadaan kotor, berbau, dan tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) SPPG.

Beberapa temuan di antaranya meliputi lantai yang mengelupas, dinding berjamur dan keropos, ruang pemorsian tanpa pendingin udara, serta tidak tersedianya ruang istirahat yang memadai.

Selain itu, fasilitas penyimpanan seperti locker dinilai tidak layak dan tidak terpisah dengan baik.

Perbaikan Gunakan Dana Pribadi

Dalam pengakuannya, kedua kepala SPPG menyebut harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memperbaiki fasilitas dapur.

Rizal mengungkapkan bahwa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga dilakukan menggunakan dana pribadi karena pihak yayasan tidak menyediakan anggaran tambahan.

“Kami menggunakan uang pribadi untuk pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ini, Pak,” kata Rizal.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, sistem IPAL tersebut dinilai tidak memadai.

Brigjen Dony menyebut instalasi limbah hanya menggunakan buis beton sederhana yang hampir meluap dan ditutup dengan material seadanya.

“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” ujarnya.

Konteks Program dan Pengawasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar.

Sejumlah lembaga internasional seperti World Health Organization menekankan pentingnya standar kebersihan dan kualitas makanan dalam program gizi untuk mencegah risiko kesehatan.

Sementara itu, laporan dari media seperti CNN dan BBC News juga menyoroti bahwa pengawasan ketat menjadi kunci dalam pelaksanaan program bantuan pangan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait transparansi anggaran dan standar operasional di lapangan.

Hingga kini, BGN masih melakukan penanganan lebih lanjut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjaga kualitas program yang menyasar masyarakat luas.