BGN Klarifikasi Isu Pengadaan: Laptop hingga Kaos Kaki Viral Tak Sesuai Fakta

Jakarta — Isu pengadaan barang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Berbagai klaim beredar, mulai dari pengadaan kaos kaki hingga laptop dalam jumlah fantastis, yang memicu spekulasi publik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya buka suara untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai fakta. Ia menegaskan bahwa angka-angka yang viral tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Klarifikasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Klarifikasi Pengadaan Laptop dan Alat Makan

Salah satu isu yang paling ramai adalah kabar pengadaan laptop mencapai 32.000 unit. Dadan menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar.

Menurutnya, sepanjang 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya sekitar 5.000 unit. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional program, bukan seperti yang ramai dibicarakan.

“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” ujar Dadan di Jakarta.

Selain itu, klaim pengadaan alat makan senilai Rp4 triliun juga dipastikan tidak berdasar. BGN menyebut pengadaan tersebut hanya dilakukan untuk mendukung operasional 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui APBN.

Nilai anggarannya jauh lebih kecil, dengan pagu sekitar Rp215 miliar. Bahkan, realisasi anggaran tercatat lebih rendah, yakni sekitar Rp68,94 miliar dari pagu Rp89,32 miliar untuk pengadaan tertentu, menunjukkan adanya efisiensi.

Untuk alat dapur, pagu anggaran tercatat Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar. BGN menilai angka tersebut masih dalam batas wajar dan sesuai kebutuhan program.

Isu Kaos Kaki Ternyata Bagian Program SPPI

Isu lain yang tak kalah ramai adalah pengadaan kaos kaki. Banyak yang mengira pengadaan tersebut dilakukan langsung oleh BGN dalam jumlah besar.

Namun, Dadan menjelaskan bahwa kaos kaki tersebut merupakan bagian dari perlengkapan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Dalam skema tersebut, anggaran memang berasal dari BGN, tetapi pelaksanaan kegiatan—termasuk pengadaan perlengkapan—dilakukan oleh pihak Unhan melalui mekanisme swakelola tipe 2.

“Pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN,” jelasnya.

Pengadaan Mengacu Aturan dan Pengawasan

BGN memastikan seluruh pengadaan telah mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antar kementerian. Artinya, setiap langkah telah melalui proses perencanaan dan persetujuan lintas lembaga.

Pengelolaan anggaran juga diawasi melalui berbagai mekanisme, baik internal maupun eksternal, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara.

Dampak Informasi Tidak Akurat

BGN menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Dalam konteks Program MBG, kepercayaan publik menjadi hal penting karena program ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

Dadan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi.

“Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.

Komitmen Transparansi

BGN menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Sebagai lembaga yang mengelola program strategis nasional, BGN juga membuka diri terhadap pengawasan publik maupun lembaga independen.

Klarifikasi ini menegaskan bahwa isu pengadaan kaos kaki, laptop, dan alat makan yang sempat viral tidak sepenuhnya benar. Pemerintah pun berharap masyarakat semakin kritis dan terbiasa melakukan cek fakta sebelum mempercayai informasi yang beredar.