Asatu Soroti Korwil MBG Bulukumba Diduga Lakukan Kebohongan Publik, Minta BGN Evaluasi Dan Copot Korwil

Bulukumba – Lembaga Asatu menyoroti sejumlah bangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba. Mereka menduga sejumlah dapur MBG tidak memenuhi standar kelayakan, aspek higienitas, serta tidak memiliki sistem pengelolaan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Ketua Asatu, AM. Try Wahyudi Nur, mengatakan persoalan tersebut mencakup dugaan lokasi dapur yang tidak steril dan berpotensi bertentangan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional memiliki peran strategis dalam proses penentuan, survei, hingga penetapan kelayakan lokasi SPPG atau dapur MBG agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun fungsi utama Korwil dalam penentuan lokasi dapur MBG meliputi survei dan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan bangunan, ketersediaan air bersih, serta akses sanitasi; analisis jarak distribusi agar makanan dapat sampai ke sekolah sasaran dalam kondisi layak; pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku UMKM setempat; serta memastikan kepatuhan terhadap standar higiene dan keamanan pangan.

Sebelumnya, pada Senin (2/3/2026), Korwil MBG Bulukumba menyampaikan kepada salah satu media online bahwa pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai petunjuk serta aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Namun, Try menilai terdapat kesenjangan antara pernyataan tersebut dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

“Kami menduga apa yang disampaikan oleh Korwil MBG Bulukumba merupakan bentuk kebohongan publik. Sebab, berdasarkan hasil pemantauan kami, masih terdapat sejumlah dapur yang diduga melanggar petunjuk teknis dan standar yang telah ditetapkan,” ujar Try.

Lebih lanjut, Try mempertanyakan peran pengawasan Korwil MBG sejak tahap awal pembangunan dapur di Kabupaten Bulukumba. Mereka menilai perlu ada penjelasan mengenai proses verifikasi yang dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang saat ini dinilai bermasalah.

“Jika memang sebuah lokasi tidak layak dijadikan dapur MBG, mengapa lokasi tersebut bisa mendapatkan persetujuan? Kami mempertanyakan proses pengawasan dan verifikasi yang dilakukan. Jangan sampai ada kepentingan tertentu dalam penentuan titik dapur MBG di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang saat ini ramai menjadi perbincangan di sejumlah media online terkait jual beli titik,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Try mendesak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bulukumba, termasuk meninjau kembali kelayakan dapur-dapur SPPG yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

Selain itu, Try juga meminta BGN untuk mengevaluasi kinerja Korwil MBG Bulukumba. Menurut mereka, apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan verifikasi, maka BGN perlu mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan Korwil yang bersangkutan.