Asatu Soroti Kinerja Korwil MBG Bulukumba, Dinilai Gagal Menjawab Harapan Program Nasional Dan Menjadi Beban Negara “Makan Gaji Buta”

Bulukumba – Kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba kembali menjadi sorotan. Lembaga Asatu menilai keberadaan Korwil MBG belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan sejak program nasional tersebut dijalankan dan keberadaan Korwil MBG hanya di anggap beban negara. 03/06/2026

Ketua Asatu AM. Try Wahyudi Nur melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan MBG di Bulukumba. Menurutnya, pengawasan dan realisasi program di lapangan terkesan berjalan seadanya dan belum memperlihatkan perbaikan yang berarti meski program telah berlangsung lebih dari satu tahun.

“Kami melihat program ini berjalan tanpa pengawasan yang maksimal. Berbagai persoalan terus berulang, sementara langkah pembenahan yang nyata belum terlihat,” ujarnya.

Try menilai posisi Korwil MBG yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan dan koordinasi program justru belum mampu menjawab ekspektasi pemerintah maupun masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Korwil dalam memastikan kualitas pelaksanaan MBG di Bulukumba.

Bahkan, Try menduga keberadaan jabatan Korwil tersebut belum memberikan kontribusi yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan negara. Mereka menilai berbagai persoalan yang terus muncul menjadi indikator lemahnya pengawasan dan koordinasi program di lapangan.

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, pelaksanaan MBG di Bulukumba berulang kali menjadi sorotan publik akibat berbagai temuan yang dinilai mencoreng tujuan mulia program tersebut.

Pada Mei 2025, ratusan paket makanan MBG di SMP Negeri 2 Bulukumba dilaporkan ditolak siswa karena diduga dalam kondisi basi dan sebagian menu belum matang. Kasus tersebut sempat memicu evaluasi terhadap penyedia layanan makanan.

Belum reda persoalan tersebut, pada September 2025 masyarakat kembali dikejutkan dengan temuan pisang berulat yang menjadi bagian dari menu MBG di salah satu sekolah di Kecamatan Kajang. Peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas bahan pangan yang didistribusikan kepada siswa.

Selain kualitas makanan, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga disebut-sebut masih jauh dari ketentuan petunjuk teknis yang berlaku. Berbagai temuan mengenai roti tanpa label, buah berukuran kecil yang dianggap tidak sesuai standar, hingga penanganan bahan makanan seperti tempe dan tahu yang diletakkan di pinggir jalan belum lagi terkait adanya dugaan mark up anggaran dan masih banyak yang lain yang semakin memperkuat kritik terhadap sistem pengawasan program tersebut.

Menurut Try, rentetan persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola MBG di Bulukumba. Jika pengawasan berjalan efektif, berbagai kejadian yang berulang dinilai seharusnya dapat dicegah sejak awal.

Atas dasar itu, Try mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Korwil MBG Kabupaten Bulukumba. Evaluasi dianggap penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan dana negara yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Try tidak ingin Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi harapan besar pemerintah pusat justru kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan di daerah. Evaluasi harus dilakukan secara serius agar program ini kembali berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Berbagai persoalan yang mencuat selama pelaksanaan MBG di Bulukumba dinilai menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tersebut membutuhkan pengawasan ketat, transparansi, dan tanggung jawab dari seluruh unsur pelaksana agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.