Warga Pekalongan Tolak Rencana E-Parking di Gerai Mie Gacoan

Pekalongan — Puluhan warga memadati area depan gerai Mie Gacoan di Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan, Sabtu (11/4) siang. Dengan membentangkan spanduk di pintu masuk, mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) yang akan melibatkan pihak vendor.

Aksi berlangsung tertib, namun dipenuhi kekhawatiran. Warga, khususnya para juru parkir, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian mereka. Selama kurang lebih dua tahun sejak gerai berdiri, pengelolaan parkir sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Perwakilan juru parkir, Ari Susanto, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tuntutan keadilan. Ia menilai keterlibatan vendor eksternal berisiko membuat sebagian pekerja lokal tersisih.

“Kami hanya ingin tetap diberi kesempatan mengelola parkir seperti selama ini. Kalau pakai vendor, kami khawatir tidak semuanya akan dipekerjakan lagi. Selain itu, penghasilan kami juga bisa menurun,” ujarnya.

Ari juga menyoroti peran juru parkir yang tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi turut menjaga keamanan serta membantu pelanggan dalam kondisi darurat. Namun, menurutnya, kontribusi tersebut kerap kurang mendapat apresiasi.

“Penilaian kami sering hanya berdasarkan satu-dua laporan di internet. Padahal banyak hal positif yang kami lakukan tidak pernah diperhitungkan,” tambahnya.

Meski menolak keterlibatan vendor, warga menegaskan tidak keberatan dengan penerapan teknologi seperti portal parkir atau sistem elektronik, selama pengelolaannya tetap melibatkan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, pihak manajemen melalui Legal Manager Zulkarnaen Akhmad Kurniawan menyatakan terbuka terhadap aspirasi warga. Ia menjelaskan bahwa rencana perubahan sistem merupakan hasil evaluasi kerja sama sebelumnya yang dinilai masih memiliki sejumlah pelanggaran.

“Evaluasi kami menunjukkan perlunya sistem yang lebih profesional. Namun, kami tetap meminta vendor untuk melibatkan tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pengurangan tenaga kerja, melainkan perubahan sistem pengelolaan agar lebih tertata. Manajemen pun membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Hingga pertemuan antara perwakilan warga dan manajemen berakhir, belum tercapai kesepakatan. Warga menyatakan akan melanjutkan aksi secara damai apabila belum ditemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.