Peredaran Rokok Ilegal Diduga Terjadi Pembiaran, Aktivis OPM Desak Pemda Bulukumba Bertindak

Bulukumba – Aktivis OPM (Organisasi Perjuangan Mahasiswa) melontarkan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dinilai masih belum optimal. Menurut Kohar selaku aktivis OPM, peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah diduga masih terjadi dan terkesan dibiarkan tanpa pengawasan yang maksimal.

Dalam keterangannya, Kohar menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi hilangnya potensi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Produk rokok ilegal umumnya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas dan kandungannya dikhawatirkan tidak terjamin.

Selain itu, Kohar juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta dampak buruk yang ditimbulkan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat sangat penting agar konsumen dapat membedakan rokok legal dan ilegal, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk tidak membeli maupun mengedarkan produk yang melanggar aturan.

“Peredaran rokok ilegal harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperketat pengawasan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan,” ujar Kohar.

Aktivis OPM mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.